6 Tempat Wisata Alam Di

Kabupaten Garut, Jawa Barat merasakan bencana banjir bandang hebat pada Rabu dini hari, 21 September 2016. Garut sebetulnya adalah salah satu pengampu penting untuk kelestarian lingkungan di Jawa Barat.

Sepuluh tahun yang lalu, nyaris 40 persen luas kabupaten ini masih berupa hutan. Sayangnya, dalam sejumlah tahun terakhir, perluasan sektor pariwisata, tambang dan pertanian mengolah luasnya hutan itu.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat, bencana banjir kecil di Garut sebetulnya sudah terjadi sejumlah kali sebelum ini. Banjir ini seharusnya menjadi tanda untuk pemerintah wilayah setempat, bahwa ada kekeliruan pengelolaan lingkungan yang terjadi. Namun, kemauan untuk memperbesar pendapatan wilayah melalui pengembangan wisata dan pertambangan, menciptakan peringatan tersebut tidak terbaca.

Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan untuk VOA menceritakan, kota Garut yang merasakan bencana banjir bandang kali ini, berada di suatu cekungan. Sungai Cimanuk berada tepat di pusat cekungan itu, dengan puluhan sungai kecil yang memasok airnya. Sungai-sungai kecil ini berhulu di gunung-gunung yang mengelilingi Garut, di mana hutan sudah bobrok dan tanah tidak dapat lagi menyangga air.

“Memang wilayah tangkapan air berikut yang telah berubah fungsi, kini sedang tren apa yang dinamakan sebagai TWA atau Taman Wisata Alam. Dimana suatu perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah, membina sarana wisata di hutan konservasi, yang seharusnya bermanfaat sebagai hutan. Hutan konservasi, mengapa dijadikan sarana wisata? Dimana sepuluh persen wilayahnya dapat dibangun, dibeton. Jadi pasti, semua tersebut akan menyerahkan pengaruh pada bencana ini,” kata Dadan Ramdan.

Dadan mengatakan, kehancuran lingkungan dengan pola yang sama terjadi merata di Jawa Barat. Walhi mencatat, semenjak Januari sampai sekarang, telah ada lebih dari 100 korban meninggal dari sekian banyak bencana dampak kesalahan pengelolaan lingkungan.

Peneliti ekologi dan aktivis penyuka alam di Jawa Barat, Agung Ganthar Kusumanto menilai, dari material banjir bandang di Garut telah jelas tampak bahwa bencana ini berhubungan dengan tutupan lahan.

Lumpur mengalir sebab minimnya pohon atau tegakan khususnya di unsur hulu dan sempadan sungai. Tidak terdapat yang secara efektif menyangga debit air dan menyangga tanah sehingga lantas tererosi dan terbawa arus.

Secara khusus, Agung menyoroti hilangnya hutan lindung Perhutani dari area itu. Berdasarkan keterangan dari Agung, hutan lindung telah jelas kegunaannya yaitu menyerahkan perlindungan, khususnya dari ancaman bencana semacam ini.

“Kita lihat kini yang tersisa melulu hutan di distrik Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Kemana hutan lindung Perhutani? Jika anda lihat lebih dekat, area yang semestinya menjadi hutan lindung sekarang sudah menjadi kebun sayur,” kata Agung yang saat dihubungi, sedang sedang di Gunung Papandayan, Garut.

Agung pun menilai, pengembangan wisata alam mesti dilaksanakan dengan mengedepankan kelestarian alam tersebut sendiri. Pemerintah pun tidak boleh tidak mempedulikan terus terjadinya pembalakan binal dan pembangunan wisata yang merusak lingkungan. Tidak kalah penting, ialah mengembalikan eksistensi hutan lindung di area itu.

Dihubungi terpisah, Dedy Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, untuk VOA mengatakan, bencana di Garut tidak terlepas dari pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Rencana ini dibentuk oleh pemerintah guna menjadi acuan dalam pengamalan pengembangan wilayah. Sayangnya, pemerintah jugalah yang seringkali melakukan pelanggaran. Sementara lembaga yang semestinya memantau pelaksanaannya, laksana Badan Lingkungan Hidup, tidak lumayan mampu mendirikan aturan.

Pelanggaran yang jelas terjadi di Garut ialah karena area konservasi sudah dibangun sedemikian rupa menjadi lokasi wisata. Pembangunan sarana dan prasarana wisata, seperti pendahuluan jalan, pembangunan hotel dan sarana lain, dilaksanakan tanpa mengkhususkan kelestarian lingkungan. Dalam tidak sedikit kasus, kata Dedy, aturan yang diciptakan pemerintah provinsi tidak sejalan dengan program pemerintah kabupaten, dan lembaga kepunyaan pemerintah pusat yang mengelola area semacam ini, laksana Perhutani.

“Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Garut mesti menyesuaikan dengan kepandaian provinsi. Kemudian, keputusan ini pun harus disinkronkan dengan semua pemegang area yang terdapat di sana. Contohnya Perum Perhutani, apakah mereka pun mengikuti atau mengacu RTRW ini, baik guna Garut maupun Jawa Barat secara umum,” kata Dedy Kurniawan.

Aktivis lingkungan sepakat, kehancuran alam menyerahkan sumbangan terhadap bencana banjir bandang yang terjadi di Garut. Pembenahan mesti dilaksanakan menyeluruh, terutama di area hulu sebagai lokasi penangkap air.

Sektor pariwisata yang mengubah area konservasi menjadi hotel dan sarana penunjang wisata beda harus memahami, bahwa andai lingkungan sudah rusak, sebetulnya tidak terdapat lagi pesona wisata di area itu. [ns/lt]

6 Tempat Wisata Alam Di Garut – Wisata Alam Di Garut