6 Lokasi Pantai

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Komisi guna Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, pengadilan militer semestinya menjerat semua pelaku penembakan tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lebih berat. Soalnya, kata dia, mereka adalah alat negara yang mengerjakan pelanggaran.

“Mereka perangkat negara yang diberi kelebihan, laksana senjata, namun menyalahgunakan,” katanya ketika dihubungi Ahad, 7 April 2013. Tak melulu itu, pengadilan militer dinilai Haris lebih dapat mencari informasi soal tindak penyerangan itu. Sebab, semua pelaku adalah anggota militer.

Namun demikian, Haris menyayangkan pengadilan militer kadang kerap dipakai untuk meringankan hukuman untuk para pelaku kejahatan. Berdasarkan keterangan dari dia, pengadilan ingin berpihak pada pelaku. Gawatnya lagi, kata dia, hakim pengadilan tersebut pun adalah anggota militer yang sedang di bawah komando panglima. “Jadi di bawah tekanan,” ujar dia. Di samping itu, pengadilan tidak cukup memberi informasi untuk masyarakat sampai-sampai dinilai tak transparan.

Haris berasumsi bahwa pengadilan umum lebih tepat guna menghakimi semua anggota Kopassus yang adalah pelaku penembakan itu. Alasannya, kata dia, dalam peristiwa itu, ada bagian terencana dan pelakunya tak melulu dari kelompok militer. “Ada polisi yang dirasakan tahu, namun gagal mencegah,” kata dia.

Kamis kemarin, tim penyelidikan TNI menyatakan, terdapat sembilan anggota Kopassus yang menyatakan telah menyerang LP Cebongan. Penyerangan dilaksanakan atas dasar solidaritas pelaku terhadap Sersan Kepala Heru Santoso yang dibunuh empat orang di Hugo’s Cafe, Yogyakarta, pada 19 Maret lalu. Berselang empat hari, empat orang pembunuh Santoso tersebut ditembak sampai tewas di LP Cebongan.

NUR ALFIYAH

6 Lokasi Pantai Klatak – Pantai Klatak